AmbonNews.com — Pembangunan Infrastruktur di Tanjung Sial hingga kini masih jauh dari kata harapan.
Tak tahan dengan kondisi itu, masyarakat akhirnya minta perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Mon Umagap, salah satu tokoh Pemuda Tanjung Sial mengungkapkan, bahwa dari total enam Dusun yakni Waeputih,
Waelapia, Lauma, Kaswari, Tihulesi dan Wayasel jarang mendapat perhatian serius dari Pemda Maluku Tengah.
Terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur jalan dan lainnya, serta pendidikan dan Kesehatan yang jarang diperhatikan. Itu sebabnya, masyarakat merasa selalu dianak tirikan oleh pemerintah daerah.
“Kami selama ini merasa sangat dianaktirikan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dari berbagai hal, terutama infrastruktur
pembangunan jalan penghubung antar enam dusun yang hingga kini tidak pernah direalisasi,” ujar Mon kepada wartawan di Ambon, Selasa
(03/06/25).
Ke enam dusun tersebut, merupakan petuanan dari Negeri Wakasihu, Larike, Asilulu dan Ureng yang berada di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, Maluku Tengah.
Selain Infrastruktur, transportasi laut juga masih perlu diperhatikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli.
“Sangat miris. Kami merasa diperlakukan Pemda Malteng
secara tidak adil, dalam melihat keterpurukan kami selama ini,” katanya.
Mon minta, anggota DPRD Maluku Tengah dapil Leihitu dan Leihitu Barat, agar berkolaborasi dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir-Mario Lawalata untuk meninjau langsung ke Tanjung Sial untuk melihat kekurangan yang ada.
“Bupati dan Wakil Bupati mau tau kekurangan dari mana. Kalau mereka saja belum diajak turun langsung kesana. Harusnya DPRD Kolaborasi ajak mereka, agar bisa tau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegas Mon.
Dikatakan bahwa, Maluku Tengah memiliki dana APBD maupun dana pusat sangat maksimal untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan program pemberdayaan bagi masyarakat di daerah itu.
Ia berharap, dengan slogan Bupati Wakil Bupati “Malteng Bangkit” harus diwujudkan kepada masyarakat, termasuk warga di Tanjung Sial.
“Masyarakat kita kebanyakan Petani dan nelayan, hasil yang diperoleh di jual ke 6 Dusun, sehingga perlu ada jalan penghubung agar bisa kurangi biaya. Tidak semuanya lewat jalur laut. Apalagi saat musim ombak sangat beresiko,”sahut Mon. (An)
